Senin, 26 September 2016

Mantan Presdir PT APL jadi saksi Sanusi, 'Uang senilai Rp1,6T sudah disetorkan ke pemprov DKI'


IDNMagazine.News - Mantan Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro dihadirkan juga sebagai saksi dalam lanjutan persidangan Mohamad Sanusi di PN Tipikor Jakarta Pusat. Keduanya ialah terpidana kasus suap Raperda Reklamasi yang sudah menjalani masa penahanan di Lapas Sukamiskin. 

Dalam kesaksiannya, Ariesman menyampaikan perusahaannya sudah menyetor Rp 1,6 triliun pada Pemprov DKI yang merupakan bagian penambahan kontribusi dari PT Muara Wisesa Samudera dan PT Jaladri Kartika Paksi. Ke-2 perusahaan itu merupakan anak perusahaan PT APL yang dipimpin Ariesman disaat itu. 

"Ada penambahan kontribusi dari APL Rp 1,6 triliun. Itu diluar kewajiban dan kontribusi sebesar 5 persen," papar Ariesman diwaktu bersaksi, Senin (26/9/2016). 

Beliau mengemukakan uang senilai Rp 1,6 triliun itu merupakan bagian penambahan kontribusi yang dibayar di awal. Tapi ia mengaku tidak begitu mengetahui detil penambahan kontribusi tersebut. 

"Saya tidak ingat tentunya. Izin ini izin lama, aku tak hafal yang pastinya. Namun aku sempat dengar dari pendahulu-pendahulu, bahwa ada semacam setoran ke Pemda DKI," kata Ariesman. 

PT APL memang lah telah mempunyai sekian banyak hubungan kerja sama dengan Pemprov DKI. Aspek ini pernah menjadi pertimbangan majelis hakim dalam pemberian vonis pada Ariesman beberapa waktu dulu. 

Aspek tersebut pula dibenarkan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam kesaksiannya untuk persidangan Ariesman 25 Juli dulu, Ahok mengakui PT APL mempunyai banyaknya proyek dengan pemorov DKI. Salah satu wujud kontribusinya yaitu Rusunawa Daan Mogot. 

"Banyak proyek Pemorov DKI yang dikerjakan PT APL, ada sekian banyak kewajiban seperti rusun, jadi pengembang punya kewajiban untuk bangun rusun," kata Ahok diwaktu itu. 

Di proyek reklamasi, ada pula hubungan kerja antara pemprov DKI dengan PT APL. "Kami ada perjanjian kerja sama, ada 2 pulau bersama PT Muara Wisesa Samudera dan PT Jaladri Kartika Paksi," terang Ahok. 

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri menyimpan perhatian pada penambahan kontribusi dalam kasus suap raperda reklamasi ini. Mereka pernah mempertanyakan apakah penambahan kontribusi telah mempunyai payung hukum. 

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo pada awal mulanya sempat menyampaikan Pemprov DKI tidak dapat sembarangan meminta para perusahaan pengembang reklamasi untuk membayar penambahan kontribusi tanpa ada dasar hukumnya. 

"Kalau dirasakan pengembang menikmati untung terlampaui besar dan kompensasi perlu ditambah, selayaknya dibuat dulu peraturan daerah. Lah ini, perdanya belum ada, tetapi penambahan kompensasi telah diminta. (Penambahan) itu diwujudkan dalam wujud jalan, rumah susun,dan lain-lain," papar Agus. 

Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempertanyakan penambahan kontribusi yang telah dibayar di awal yang tidak diklasifikasikan yang merupakan pemasukan ke kas daerah. Padahal, nominal pembayaran awal penambahan kontribusi itu amat besar. Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji untuk memahami penemuan ini. 

"Pelaksanaan (penambahan kontribusi) serta off anggaran lagi. Setelah Itu tak terdaftar sebagai pemasukan di APBD. Ini benar-benar agak kurang cocok. Ini yang sedang kita dalami," kata Agus.

SHARE THIS

Author: